Kriteria Dan Batasan Orang Miskin di Indonesia

Badan Koordinasi Keluarga Berencana atau BKKBN dan Badan Pusat Statistik atau BPS membuat standar orang miskin yang berbeda. Kemiskinan di Indonesia kian cerah atau kian buram ?

Dalam disertasinya, Iskandar (2007) menemukan, contoh penelitiannya di Bogor yang tergolong miskin menurut BPS hanya berjumlah 15 persen. Akan tetapi, saat digunakan kriteria BKKBN, jumlah orang miskin menjadi 60 persen, meningkat empat kali lipat. Di pedesaan jumlah orang miskin menurut BPS, 7 persen, tetapi menurut kriteria BKKBN, 44 persen.

Ini menunjukkan, menurut BPS, hidup orang yang tergolong tidak miskin pun juga tidak sejahtera. Kemiskinan dan kesejahteraan menjadi isu penting apalagi di Indonesia karena peningkatan ekonomi makro yang selama ini disuarakan pemerintah, banyak menyisakan pekerjaan rumah berupa kemiskinan dan lapangan kerja yang masih sulit.

Krisis ekonomi 1998 meningkatkan jumlah orang miskin menjadi 24,23 persen. Tahun 2006, jumlah orang miskin turun menjadi 17,8 persen. Namun, angka ini masih lebih tinggi daripada jumlah orang miskin tahun 2005, (16 persen).

Di pedesaan, kemiskinan kian menyeruak karena pemilikan lahan produksi kian sempit. Ini mendorong pengangguran terselubung atau melahirkan buruh-buruh baru di sektor pertani an, menyemai bibit kemiskinan yang berkembang.

Menyertai transformasi struktural di sektor pertanian adalah konversi lahan dari penggunaan pertanian ke nonpertanian. Di Jawa, pada tahun 1984-1988, rata-rata 36.000 hektar lahan sawah telah dikonversikan ke permukiman dan industri. Harga yang relatif tinggi sering “merayu” petani untuk menjual sawahnya. Setelah itu mereka terpaksa memasuki profesi baru yang belum dikenal. Karena alih profesi itu tidak direncanakan secara saksama, banyak petani yang turun taraf hidupnya.

Ukuran kesejahteraan

Tidak kalah rumit, kemiskinan yang dialami buruh perkotaan, yang kebanyakan menjadi buruh kontrak tanpa jaminan hidup masa depan. Pemutusan kerja akibat masa kontrak habis, bisa menjerumuskan buruh industri ke jurang kemiskinan. Saat mereka menerima upah minimum regional (UMR) sebagai gaji bulanan, kualitas hidup mereka sebenarnya masih pas-pasan. Hilangnya pekerjaan menjadikan mereka sebagai orang miskin.

Ukuran kesejahteraan lebih kompleks dari kemiskinan. Kesejahteraan harus dapat memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan kerohanian. Orang yang bisa berobat ke dokter bila sakit, dapat menjalankan ibadah agamanya dengan baik, dan mudah mengakses makanan bergizi, adalah orang sejahtera. Karena itu, ketidaksejahteraan dapat terjadi karena alasan ekonomi atau non-ekonomi.

Kesejahteraan dapat diraih jika seseorang dapat mengakses pekerjaan, pendapatan, pangan, pendidikan, tempat tinggal, kesehatan, dan lainnya. Kesehatan adalah salah satu indikator kesejahteraan. Secara makro, ini dicerminkan oleh angka kematian bayi, angka harapan hidup, dan angka kematian ibu melahirkan. Berbagai indikator itu terkait mudah-tidaknya akses seseorang terhadap layanan kesehatan.

Pendidikan menjadi kunci penting guna mengatasi kemiskinan dan ketidaksejahteraan. Upaya pemerintah membagikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) ke sekolah-sekolah bertujuan agar masyarakat dapat mendapat pendidikan secara gratis atau murah. Masyarakat yang terdidik berpeluang meraih pekerjaan lebih baik sehingga mereka terhindar dari kemiskinan.

Kini, fenomena perempuan bekerja sudah kian lazim. Mungkin ini terkait upaya meraih kesejahteraan lebih tinggi bagi rumah tangga, atau sekadar untuk menunjukkan jati diri perempuan. Studi menunjukkan, perempuan yang bekerja memiliki kepuasan hidup lebih tinggi dibanding yang tidak bekerja. Di pedesaan, buruh tani perempuan bekerja keras bukan untuk menunjukkan eksistensinya, tetapi agar kehidupan keluarganya kian sejahtera. Rumah tangga petani merasa lebih sejahtera bila telah memiliki rumah sendiri, anggota keluarganya tidak buta huruf, dan dapat menyekolahkan anak.

Di perkotaan, beban berat yang dirasakan orang miskin adalah biaya pendidikan. Benar, pemerintah menggratiskan sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP), tetapi orangtua masih harus memikul biaya uang buku, transportasi, uang piknik, dan lainnya. Beberapa peristiwa tragis terjadi karena tidak mampu membayar kegiatan sekolah. Ini membuka mata kita, kemiskinan dapat mengakibatkan perbuatan nekat.

Dua langkah

Ada dua langkah besar yang bisa diambil untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksejahteraan. Pertama, penyediaan fasilitas umum dan sosial bagi masyarakat kurang mampu.

Pendidikan adalah pintu masuk utama untuk mengatasi kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia seolah sulit terpecahkan karena selama ini kita kurang menghiraukan terhadap masalah pendidikan. Pendidikan akan membuat rakyat melek huruf, cerdas, kreatif, dan mampu bersaing dengan tenaga kerja dari mancanegara.

Di perguruan tinggi, orang miskin kian sulit mendapat layanan pendidikan. Diciptakan beberapa jalur tes masuk untuk menjadi mahasiswa. Jalur mahal dengan persaingan lebih sedikit atau jalur murah dengan persaingan amat ketat. Kaum miskin memilih jalur murah dengan peluang diterima kian kecil.

Terbebas dari kemiskinan atau ketidaksejahteraan adalah langkah untuk mendekati pintu kebahagiaan. Bahagia dapat didefinisikan sebagai keadaan tenteram, aman, terbebas dari segala hal yang menyusahkan.
Bagi sebagian orang, bebas dari kemiskinan adalah prasyarat untuk mencapai kebahagiaan. Bagi yang lain, pemilikan harta bukan jaminan untuk meraih kebahagiaan. Ini mungkin benar bagi orang-orang berharta yang tidak memiliki masalah ekonomi. Namun, bagi orang miskin, tuntutan utama mereka adalah mendapat penghasilan yang layak dari hasil pekerjaannya. Aspek finansial adalah penentu kebahagiaan orang miskin. Uang memang bukan segalanya, tetapi tidak memiliki uang, segalanya bisa bertambah sulit.

Menariknya lagi, batas miskin oleh suatu pemerintahan bisa diubah-ubah dan memang tidak sama di setiap wilayah. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.Pada tahun 1996, batas kemiskinan berubah dari Rp 38.246 menjadi Rp 42.032 untuk daerah perkotaan. Sedangkan untuk daerah pedesaan, batasnya berubahdari Rp 27.413 menjadi Rp 31.366. Maka perkiraan jumlah penduduk miskin pada tahun 1996 berubah dari 22.5 Juta orang menjadi 34.5 Juta orang (53.33%).

Kemiskinan Versi PBS

Biro Pusat Statistik (BPS)menggunakan batas garis kemiskinan berdasarkan data konsumsi dan pengeluaran komoditas pangan dan non pangan. Komoditas pangan terpilih terdiri dari 52 macam, sedangkan komoditas non pangan terdiri dari 27 jenis untuk kota dan 26 jenis untuk desa. Garis kemiskinan yang telah ditetapkan BPS dari tahun ketahun mengalami perubahan.

Menurut Indonesian Nutrition Network (INN) tahun 2003 adalah Rp 96.956 untuk perkotaan dan Rp 72.780 untuk pedesaan.

Kemudian menteri sosial menyebutkan berdasarkan indikator BPS garis kemiskinan yang diterapkannya adalah keluarga yang memilki penghasilan di bawah Rp 150.000 perbulan. Bahkan Bappenas yang sama mendasarkan pada indikator BPS tahun 2005 batas kemiskinan keluarga adalah yang memiliki penghasilan di bawah Rp 180.000 perbulan.

Dalam penanggulangan masalah kemiskinan melalui program bantuan langsung tunai (BLT) BPS telah menetapkan 14 (empat belas) kriteria keluarga miskin, seperti yang telah disosialisasikan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika (2005), rumah tangga yang memiliki ciri rumah tangga miskin, yaitu: (Jika memenuhi salah satu kriteria dikategorikan sebagai “miskin”)

1. Hidup dalam rumah dengan ukuran lebih kecil dari 8 M2 per orang.
2. Hidup dalam rumah dengan lantai tanah atau lantai kayu berkualitas rendah/bambu.
3. Hidup dalam rumah dengan dinding terbuat dari kayu berkualitas rendah/bambu/rumbia/tembok tanpa diplester.
4. Hidup dalam rumah yang tidak dilengkapi dengan WC/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Hidup dalam rumah tanpa listrik.
6. Tidak mendapatkan fasilitas air bersih/sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Menggunakan kayu bakar, arang atau minyak tanah untuk memasak.
8. Mengkonsumsi daging atau susu seminggu sekali.
9. Belanja satu set pakaian baru setahun sekali.
10.Makan hanya sekali atau dua kali sehari.
11.Tidak mampu membayar biaya kesehatan pada Puskesmas terdekat.
12.Pendapatan keluarga kurang dari Rp. 600.000,- per bulan.
13.Pendidikan Kepala Keluarga hanya setingkat Sekolah Dasar.
14.Tidak memilik tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000,-(kendaraan, emas,ternak dll)
15.Mempekerjakan anak di bawah umur.
16.Tidak mampu membiayai anak untuk sekolah.

Ada satu kriteria tambahan lagi, hanya tidak terdapat dalam leaflet bahan sosialisasi Departemen Komunikasi dan Informatika tentang kriteria rumah tangga miskin, yaitu rumah tangga yang tidak pernah menerima kredit usaha UKM/KUKM setahun lalu.

Kriteria miskin dengan patokan indeks kebutuhan minimum energi 2.100 kalori per kapita/hari (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa). Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dg pendapatan dibawah USD $1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari.

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:

* penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;
* penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;
* penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;
* penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;
* penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Data di kolom 2 dan 3 tabel (gambar) adalah batas kemiskinan dalam rupiah per kapita per bulan. Kalau dikonversi ke harian, Rp. 204,896 per bulan menjadi kira-kira Rp. 6800 per hari. Yang biasa diangkat dalam debat capres adalah bahwa data ini tidak memenuhi standard World Bank.

Sedangkan World Bank menetapkan standar kemiskinan sebesar $2 (PPP)/hari.
Klaimnya adalah: ada 49% penduduk Indonesia (116 juta orang) berada dibawah garis kemiskinan berdasar standar Bank Dunia. Dengan dramatis ditunjukkan oleh Calon Idola no. 1 di debat cawapres pertama dulu, sambil mengangkat lembaran uang Rp. 20.000,00.
Memprihatinkan sekali data ini, hampir satu dari dua orang di Indonesia adalah orang miskin??
Sekilas masuk akal, dengan kurs sekitar Rp. 10.000,00 per dollar, angka US$ 2 tadi memang bisa diterjemahkan sebagai lembaran uang Rp. 20.000,00. Data ini juga sepertinya masuk akal kalau dibandingkan dengan tabel BPS: Kalau yang hidup dibawah Rp. 6800,00 per hari ada sekitar 35 juta, tidaklah aneh jika ada 116 juta yang hidup dibawah Rp. 20.000,00 per hari.
Mungkin data tersebut benar, bahwa memang yang hidup dengan Rp. 20.000,00 per hari, atau sekitar Rp. 600.000,00 per bulan, ada lebih dari 116 juta.
Tapi sekali lagi, apakah ini berarti satu dari dua orang Indonesia yang anda temui sehari-hari adalah orang miskin?
Saya jadi bertanya-tanya apakah interpretasi standar World Bank yang digunakan untuk menganggap mereka tergolong rakyat miskin ini sudah benar.
Kuncinya ada di 3 huruf kembar
Yang saya duga jadi masalah adalah konversi yang dilakukan berdasarkan nilai tukar dollar secara langsung bukan menggunakan PPP, sementara garis batas kemiskinan harusnya menggunakan dasar Purchasing Power Parity.
Pengertian saya tentang PPP ini adalah US$ 2 itu bisa membeli kebutuhan pokok apa sajakah di Amerika, dan dicari padanannya untuk membeli kebutuhan pokok yang sama tersebut di Indonesia, dibutuhkan uang berapa rupiah.
Sederhananya, PPP berfungsi untuk memperhitungkan daya beli lokal dalam nilai tukar.
Ada data PPP dari World Bank yang dimuat di tabel berikut :
Data World Bank
Tabel diatas, terjemahannya jelas:  $1 (PPP) = Rp. 3.934,00.
Sehingga seharusnya, batas kemiskinan $2(PPP) versi Bank Dunia adalah setara dengan Rp. 7.868,00 per hari,  atau Rp. 236.040,00 per bulan per orang.
Dari hitung-hitungan ini  berarti kini ada tiga versi garis kemiskinan.
Pertama, berdasar data dari BPS, dengan pendapatan sekitar Rp. 200.000,00 rupiah perkapita perbulan.
Kedua, dengan garis kemiskinan US $2 yang di konversi berdasar exchange rate, menjadi Rp. 20.000,00 per hari atau Rp. 600.000,00 perkapita perbulan.
Ketiga, berdasar data PPP dari  Bank Dunia, dengan pendapatan Rp. 236.040,00 perkapita perbulan.
Klaim pertama, data dari BPS menunjukkan ada 35 juta penduduk Indonesia miskin. Klaim kedua, ada data dari pak Cawapres, 116 juta penduduk berada dibawah garis kemiskinan.
Karena penulis tidak punya data jumlah penduduk yang pendapatan perkapita perbulannya lebih rendah dari Rp. 236.040,00, jadi penulis tidak bisa mengklaim apa-apa.
Hanya saja, penulis merasa bahwa hitung-hitungan berdasarkan PPP ini cenderung hasilnya lebih mendekati apa yang disajikan BPS (dengan perbedaan Rp. 36 000 per bulan, atau Rp. 1.200 per hari) dibandingkan dengan claim kedua ..bahwa satu dari dua penduduk Indonesia masih berada dibawah garis kemiskinan.

Menurut BPS (2006), garis kemiskinan penduduk perkotaan ditetapkan sebesar Rp175.324 per kapita per bulan dan penduduk miskin perdesaan sebesar Rp131.256 per kapita per bulan. Dengan uang senilai tersebut seseorang diasumsikan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari, ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum lain seperti sandang,kesehatan,pendidikan, transportasi.

Angka garis kemiskinan ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka tahun 1996 sebelum krisis ekonomi yang hanya sekitar Rp38.246 per kapita per bulan untuk penduduk perkotaan dan Rp27.413 bagi penduduk perdesaan. Konsep dasar garis kemiskinan (poverty line) selama ini ditetapkan berdasarkan besarnya pengeluaran untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar seseorang agar dapat hidup dengan normal.

Garis kemiskinan dinyatakan dalam satuan pendapatan per kapita per bulan.Menurut laporan PBB, terdapat 12 komponen kebutuhan dasar, yaitu (1) kesehatan; (2) makanan dan gizi; (3) pendidikan; (4) kondisi pekerjaan; (5) situasi kesempatan kerja; (6) konsumsi dan tabungan; (7) pengangkutan; (8) perumahan; (9) sandang; (10) rekreasi dan hiburan; (11) jaminan sosial; serta (12) kebebasan Kriteria rumah tangga miskin yang ditetapkan BPS didasarkan pada besarnya rupiah yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan minimum pangan dan nonpangan per kapita per bulan.

Komoditas pangan terpilih terdiri atas 52 macam, sedangkan komoditas nonpangan terdiri atas 27 jenis untuk kota dan 26 jenis untuk desa. BKKBN menerapkan ukuran kemiskinan dengan pendekatan kesejahteraan. Keluarga dapat dibagi dalam beberapa kategori: prasejahtera, sejahtera I, sejahtera II, sejahtera III, dan sejahtera III plus.

Keluarga dimasukkan dalam kategori prasejahtera apabila tidak dapat memenuhi satu dari lima syarat berikut: melaksanakan ibadah menurut agamanya, makan dua kali sehari atau lebih, pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan, lantai rumah bukan dari tanah,dan bila anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.

Miskin menurut BKKBN adalah mereka yang termasuk dalam kategori prasejahtera dan sejahtera I. Sajogyo (sosiolog IPB) tiga dekade lalu menggunakan pendekatan pengeluaran setara beras sebagai penentu garis kemiskinan yang dibedakan antara daerah perdesaan dengan daerah perkotaan.

Untuk daerah perdesaan ditetapkan rumah tangga miskin jika pengeluarannya kurang dari 320 kg setara beras,miskin sekali jika pengeluaran kurang 240 kg setara beras, dan paling miskin jika pengeluaran kurang dari 180 kg setara beras per kapita per tahun. Untuk daerah perkotaan rumah tangga miskin, miskin sekali,dan paling miskin berturutturut adalah pengeluaran rumah tangga sebesar 480, 360, dan 270 kg setara beras.

Garis kemiskinan BPS maupun Sajogyo diduga masih terlalu rendah untuk menopang kebutuhan hidup minimum. Kedua garis kemiskinan tersebut masih lebih rendah daripada garis kemiskinan Bank Dunia sebesar USD 2 per kapita per hari. Garis kemiskinan yang rendah tersebut menyebabkan ketidakakuratan dalam penentuan jumlah orang miskin secara nasional.

Dengan menggunakan garis kemiskinan BPS, seolah-olah orang bisa hidup layak dengan penghasilan setara Rp6.000 sehari. Rasanya sulit kita bisa makan kenyang dengan uang sebesar itu. Apalagi ditambah kebutuhan untuk sandang,papan maupun kesehatan. BPS harus berani mengoreksi garis kemiskinan yang tidak logis ini dengan melihat realitas kehidupan orang miskin di masyarakat.

Poverty line menurut Bank Dunia mensyaratkan penghasilan minimal Rp540.000 per orang per bulan. Garis kemiskinan ini tiga kali lebih tinggi dibandingkan batasan yang kini dipakai BPS. Oleh sebab itu, dapat dimengerti kalau jumlah orang miskin di Indonesia menjadi lebih dari 90 juta jiwa. Sekelompok peneliti pemerhati kemiskinan kini sedang mencoba menelaah garis kemiskinan yang realistis dengan pendekatan focus group discussion.

Dengan cara ini garis kemiskinan dapat dirumuskan sesuai dengan kelayakan pengeluaran minimum untuk menopang hidup orang miskin.Diperkirakan garis kemiskinan ini akan berada di antara dua selang, yaitu antara garis kemiskinan BPS dan Bank Dunia. Kemiskinan adalah potret rendahnya daya beli,kekurangan gizi,rendahnya status kesehatan, dan kurangnya pendidikan.

Kemiskinan merupakan resultan proses ekonomi, politik, dan sosial yang saling berinteraksi yang kemudian mendorong terjadinya deprivasi pemenuhan kebutuhan orang miskin. Kelangkaan lapangan kerja akan mengunci masyarakat dalam kemiskinan material. Sebab itu menyediakan kesempatan kerja,melalui pertumbuhan ekonomi makro dan mikro, akan menjadi salah satu exit strategymengatasi kemiskinan.

Pada dasarnya masyarakat di mana pun di dunia ini sangat takut menghadapi kemiskinan. Kemiskinan adalah sesuatu yang dibenci, tetapi sulit untuk diatasi.Agama-agama besar di dunia pasti sepakat untuk membenci kemiskinan,tetapitidakadaajaranagama agar kita membenci orang miskin. Ada dua jenis kemiskinan. Pertama, kemiskinan absolut,yaitu apabila seseorang atau sekelompok masyarakat hidup di bawah nilai batas kemiskinan tertentu.

Kedua,kemiskinan relatif. Kemiskinan jenis ini hanya membandingkan posisi kesejahteraan seseorang atau sekelompok masyarakat dengan masyarakat lain di lingkungannya. Kemiskinan kini merupakan bagian tragedi yang dialami 37 juta penduduk Indonesia (versi BPS). Pemerintah sudah sejak lama mengupayakan eradikasinya. Namun kenyataannya, problem kemiskinan masih merupakan hantu yang terus membayangi kehidupan kita.

Apakah pemerintah telah gagal dalam program penanggulangan kemiskinan? Bagaimana dampak program beras untuk rakyat miskin (raskin), Asuransi Kesehatan untuk Rakyat Miskin (Askeskin),sekolah gratis, kompor gas gratis yang selama ini dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat miskin?

Kehidupan yang kini dirasakan semakin sulit membuat rakyat miskin memimpikan kembali zaman normal ataupun zaman Orde Baru yang meski sama-sama sulit,saat itu harga pangan relatif terjangkau oleh daya beli mereka.

About these ads

4 Tanggapan

  1. Artikel yang sangat hebat. Saya sedang mencari bahan untuk tugas membuat essay..

    Seharusnya BPS mengoreksi standar Rp6000,00 per hari sebagai batas kemiskinan. Tidak mungkin seseorang bisa mencukupi kebutuhan primernya dengan ‘hanya’ Rp6000,00 per hari.

  2. data yang d muat saya suka,tp apakah kriteria penerima BLSM 2013 masih sama dg tahun tsbt?

  3. ada 14 kriteria BPS, sampai sekarang saya belum menemukan referensi yang menjelaskan alasan BPS menetapkan 14 kriteria tersebut.. kenapa luas bangunan harus seperti itu, kenapa jenis dinding dan lantai harus seperti itu, kenapa harus… bla..bla..bla…. saya sungguh sangat mencari referensi tersebut untuk keperluan skripsi saya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: