Sidang Paripurna Pemekaran Nias Barat Hari Ini, DPRDSU Jangan Kecewakan Masyarakat

Sunday, 16 September 2007 22:44 WIB
Medan, WASPADA Online

Badan Pimpinan Pusat (BPP) Pilar Nias Barat meminta agar sidang paripurna DPRDSU yang dijadwalkan berlangsung Senin (17/9), hari ini, tidak mengecewakan harapan masyarakat Nias Barat yang sangat mendampakan pemekaran terbentuknya kabupaten Nias Barat bersama Kabupaten Nias Utara dan Kota Gunung Sitoli.

Permintaan tulus itu disampaikan Ketua DPP Pilar Nias Barat Ir. Abisaloni Gulo, M.Si bersama Gelisa Hia, SE dan Ebenezer Hia serta sejumlah tokoh Nias Barat di Medan antara lain Ir. Angandrowa Gulo, M.Si, Drs. Hiskia Gulo.

Dalam penjelasannya kepada para wartawan Minggu (16/9) di Medan, Abisaloni Gulo yang mengatasnamakan masyarakat Nias Barat sangat berharap agar DPRDSU dalam sidang paripurna nanti dapat menyetujui usulan pembentukan Kabupaten Nias Barat khususnya, termasuk Nias Utara dan kota Gunungsitoli karena selain akan disambut meriah oleh masyarakat di sana, tetapi lebih dari itu persetujuan DPRDSU itu akan dijadikan sebagai rekomendasi melengkapi persyaratan administrasi usulan pembentukan menjadi kabupaten sebagaimana yang diperlukan DPRRI.

Sebenarnya, kata mereka dari BPP Pilar itu, khusus Nias Barat sudah akan dibahas RUU-nya bersama Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Labuhan Utara andaikata rekomendasi dari persetujuan rapat paripurna DPRDSU sudah diterbitkan bersama rekomendasi dari Gubsu.

Namun dikarenakan dua rekomendasi tersebut belum diperoleh, akhirnya pemekaran Nias Barat, termasuk Nias Utara dan Gunung Sitoli belum berhak dibahas dalam sidang paripurna DPRRI pada 11 September lalu.

Makanya, kata Abisalini dan Ebenezer Hia, sidang paripurna DPRD-SU yang dijadwalkan berlangsung hari ini untuk membahas pemekaran Nias Barat dan daerah lainnya sangat penting, karena persetujuan pemekaran itu akan dijadikan rekomendasi melengkapi persyaratan Administrasi

Menurut Gulo, mengenai persyaratan administrasi lain khusus untuk Nias Barat sudah terpenuhi, termasuk mengenai kewajiban mempunyai lima kecamatan untuk satu kabupaten yang akan dimekarkan, karena Nias Barat saja kini sudah miliki delapan kecamatan.

’Alasan pemekaran pun cukup jelas,” kata Gulo bersama Ebenezer Hia dan Gelisa Hia. Pertama sekali muncul ide pemekaran itu berasal atas inisiatif Ketua DPRRI  Ir. Akbar Tanjung tahun 2003 setelah menyaksikan langsung bahwa khusus Nias Barat dengan ibukota Honolimbu, Nias Utara dengan ibukota Lahewa dinyatakan terlalu luas wilayahnya dan jauh dari ibukota dan terisolir serta tertinggal dalam perhatian pembangunan.

Kedua, kata Ebenezer Hia, Nias Barat merupakan daerah berbatasan Indonesia di bagian barat dengan lautan bebas (Lautan India) sehingga perlu diberikan perhatian khusus dan memperketat pertahanan KNRI karena dianggap sebagai daerah rawan.

Ketiga, kata mereka, Nias Barat yang selama ini merupakan daerah sangat tertinggal dalam perhatian pembangunan, maka dengan pemekaran menjadi kabupate jelas akan lebih cepat memacu diri dari berbagai keterbelakangan.

Ketika ditanya apakah Nias Barat bisa membiayai diri sendiri pasca pemekaran, Ebenezer dengan tegas mengatakan, sanggup, karena daerahnya itu memiliki sumber daya alam sendiri yang selama ini barangkali belum terungkap jelas ke permukaan.

Sebenarnya sewaktu Akbar Tanjung menjadi Ketua DPRRI sudah dilayangkan surat kepada Presiden RI yang waktu dipegang Megawati Soekarnoputri yang isinya meminta agar segera disahkan dan diundang-undangkan usulan Nias Barat, Nias Utara dan Gunung Sitoli menjadi kabupaten dan Kota, namun dikarenakan situasi politik dan pemilu saat itu akhirnya tertunda.

Lalu setelah terbitnya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemekaran daerah, jelas Ebenezer, maka persyaratan pun mengharuskan lima kecamatan sebagai salah satu persyaratan bagi wilayah yang akan dimekarkan. “Hal itu memang sudah dipenuhi, malah kini sudah menjadi delapan kecamatan.” Dan berdasarkan Perda No.1 tahun 2004,  pembentukan Kabupaten Nias Barat sudah disetujui DPRD Nias.

Lalu agar DPRRI bisa menyetujui pembahasan pemekaran Kabuten Nias Barat itu sangat diperlukan surat rekomendasi dari DPRD-SU berdasarkan hasil keputusan rapat paripurna dan kemudian Rekomendasi tersebut diteruskan oleh  Gubsu  kepada Mendagri untuk diusulkan menjadi kabupaten Nias Barat.

Mereka dari pengurus Pilar Nias Barat itu juga mengingatkan anggota DPRDSU yang akan bersidang hari ini, andaikatan dikarenakan Gunung Sitoli atau Nias Utara, Nias Barat tidak disetujui pemekarannnya, masyarakat Nias Barat sangat berkeberatan dengan keputusan itu.

“Karena yang diprioritaskan pemekarannya berdasarkan usulan inisiatif DPRRI tahun 2003 atau 2004 adalah Nias Barat dan Nias Utara, sedangkan Gunung Sitoli adalah usulan tambahan dari Bupati. Ataupun sebaliknya, Gunung Sitoli yang diprioritaskan menjadi Kota, sementara Nias Barat dan Nias Utara tersingkir. Itu jelas sangat tidak bisa diterima masyarakat, katra Ebenezer.

Kepada masyarakat Nias, khususnya Nias Barat, pengurus Pilar Nias itu meminta agar menyaksikan jalannya sidang paripurna DPRDSU dengan tertib karena menyangkut persoalan masa depan daerah itu.

Berkumpul Di Medan
Sementara itu puluhan tokoh masyarakat Nias dari Jakarta, Medan dan Nias berkumpul di Medan, untuk mengikuti Sidang Paripurna DPRD Sumut, Senin (17/9), dengan agenda pengambilan keputusan atas rencana pembentukan tiga kabupaten/kota itu.

Ketua tim fasilitasi persiapan pemekaran Drs Marthin Luther Deli, M.Si didampingi Ketua DPD HIMNI Sumut Ir Sudirman Halawa menegaskan hal itu kepada wartawan di Tiara Medan, Minggu (16/9) sore.

Marthin yang didampingi tim fasilitasi dari Jakarta antara lain Ketua DPP PDIP Firman Jaya Daeli, SH dan para tokoh Nias lainnya menegaskan, tiga Kabupaten/Kota yang sudah masuk agenda pemekaran di DPRRI, 11 September 2007 antara lain Kabupaten Nias Barat, Nias Utara dan Kota Gunung Sitoli.

Menurut kajian akademik dan demografi Universitas Indonesia (UI), Nias berpeluang dimekarkan, mengingat luas wilayah dan sumber daya alam (SDA) mendukung.

Senin pagi, kami para tokoh masyarakat akan mendengarkan keputusan Rapat Paripurna anggota DPRD Sumut tentang agenda dimaksud, kata Marthin.

“Kedatangan kami ke lembaga dewan terhormat bukan upaya unjuk rasa, namun sebagai masyarakat Nias memohon kebijaksanaan bapak-bapak kita, untuk pemekaran daerah itu.”

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3919&Itemid=27

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: