KPUD Nisel dituntut Rp1 triliun

Sejumlah calon legislator (caleg) menuntut ganti rugi sebesar Rp1 triliun kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nias Selatan (Nisel) sebagai konsekuensi pemulihan nama baik Nias Selatan bersama masyarakatnya menyusul kelurnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan pemilu legislatif di Nisel harus diulang kembali. Telah disepakati untuk menempuh jalur hukum pidana dan perdata, serta menuntut KPU dan Panwaslu Nisel untuk meminta maaf kepada masyarakat Nisel melalui media massa secara berturut-turut.

Hal itu disampaikan Ebenezer Hia yang mewakili rekan-rekan dari kalangan caleg yang dirugikan dengan hasil pemilu lalu, malam ini, menanggapi keluarnya keputusan MK, yang menetapkan pemilu legislatif yang berlangsung 9 April 2009 harus diulang kembali karena telah terbukti terjadi berbagai kecurangan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

“Dengan digelar pemilu ulang, kata Elbener Hia, nama baik Nisel, terutama masyarakatnya telah turut dicemarkan, dan malah dicap sebagai daerah pelaksana pemilu terburuk di Indonesia,” kata caleg DPRDSU dari Partai Hanura untuk nomor urut 5 pada daerah pemilihan Daerah Nias ini.

Dijelaskan juga, dengan pemilu ulang di Nisel adalah sebagai buntut dari kelalaian para penyelenggara pemilu, karena berakibat kepada kerugian material para caleg dan parpol.

Dengan pemilihan ulang itu, Hia yang juga warga Nisel, berharap agar berlangsung dengan jujur dan adil serta menindak setiap oknim yang melakukan penggaran tanpa terkecuali.

Selain itu atas nama sejumlah rekan-rekan caleg pada Pemilu 9 April lalu, Hia meminta kepada masyarakat Nisel agar punya keberanian dalam menegakkan demokrasi demi pemerintahan yang bersih di Kabupaten Nias, khususnya Nias Selatan.

Pidanakan penyelenggara pemilu di Nisel

Pemungutan suara ulang di Nias Selatan (Nisel) yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengisyaratkan bahwa memang benar terjadi pelanggaran hukum di Nisel pada pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) lalu.

“Keluarnya keputusan MK yang memerintahkan pemilu ulang berarti benar telah terjadi pelanggaran. Oleh sebab itu, pihak penyelenggara pemilu Nisel layak dipidanakan,” kata anggota DPRD Sumut, Effendy Naibaho di Medan, tadi malam.

Dalam keputusan MK di Jakarta tesebut, Selasa (9/6), (Komisi Pemilihan Umum Daerah) KPUD Sumatera Utara (Sumut) diperintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh delapan kecamatan di Kabupaten Nisel paling lambat dalam tiga bulan ke depan. Keputusan MK tersebut sekaligus menolak hasil penghitungan ulang surat suara di enam kecamatan, di Nisel yang dilakukan KPUD Sumut pada 7-17 Mei lalu berdasarkan instruksi KPU pusat menyusul dugaan penggelembungan suara di daerah itu.

Indikasi penggelembungan suara tampak secara kasat mata karena jumlah suara sah dan tidak sah yang melebihi jumlah (Daftar Pemilih Tetap) DPT di kabupaten baru yang berada di daerah kepulauan di pantai barat Sumatera itu.

MK memutuskan pemilu ulang untuk DPR RI, DPR provinsi dan DPRD kabupaten, sementara untuk DPD hanya diperintahkan untuk melakukan penghitungan ulang surat suara dalam 60 hari.

Effendy mengatakan, pelanggaran hukum yang terjadi di Nisel tersebut tidak cukup hanya diberikan sanksi pemecatan, namun pihak penyelenggara harus dibawa ke jalur hukum.

“Sanksi tegas harus diberikan kepada KPUD kabupaten beserta dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Tidak hanya sekadar dipecat, kalau perlu langsung dipidanakan” tegasnya.

Ia memaparkan, KPUD Sumut harus bertanggung jawab penuh atas apa yang telah terjadi, sebab KPUD Nisel merupakan bawahan dari KPUD Sumut dan sudah semestinya KPUD Sumut memberi pedoman dan memantau kinerja mereka. Ia menambahkan, KPUD Sumut tidak perlu kecewa dengan keputusan MK, karena kinerja KPU pusat juga dinilai buruk.

“Tidak perlu cari-cari alasan. Ketua KPUD Sumut, Irham Buana saja lebih memilih jalan-jalan ke Amerika daripada ikut menyelesaikan berbagai agenda pemilu dan pilpres di daerah ini,” ujarnya.

Menurutnya, jajaran anggota KPUD Sumut juga perlu diganti. Terkait penolakan dari sejumlah caleg terpilih terhadap keputusan MK, Effendy mengatakan tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan pemilu ulang karena keputusan MK bersifat mengikat.

“Caleg yang menolak berarti hanya mementingkan diri sendiri. Ada kepentingan yang jauh lebih besar di sini, jadi jangan terlalu haus kekuasaan. Kalau mau terpilih, terpilihnya itu harus fair saja,” ujarnya.

Sedangkan saat ditanya terkait masalah anggaran dana untuk pemungutan suara ulang di Nisel, menurutnya semua itu sudah menjadi resiko yang harus dihadapi. “Tidak ada yang mudah. Tapi kalau keputusan MK tidak dihormati, mau macam mana negeri kita ini,” tandasnya.

DPRD Tagih Janji Kapoldasu Usut Nisel

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan adanya pemungutan suara ulang di beberapa kabupaten di Nias Selatan, menguatkan adanya indikasi terjadinya penggelembungan suara di wilayah tersebut.

Menanggapi hal itu, anggota DPRDSU, Sobambowo Bu’ulolo, menagih kembali janji Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu), Badrodin Haiti, yang beberapa waktu lalu sempat berjanji akan mengusut pemilu di Nisel jika terdapat bukti-bukti jelas adanya indikasi penggelembungan suara di daerah itu.

“Kapolda pernah berjanji akan mengusut jika keputusan hukum menetapkan pemilu di Nisel bermasalah akibat kecurangan. Berdasarkan bukti-bukti dan keputusan MK sudah jelas ada pelanggaran dan kita minta Kapolda menepati janjinya,” ujarnya, tadi malam.

Sobambowo melanjutkan, DPRDSU sendiri menginginkan agar pihak kepolisian segera melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap penyelenggara pemilu di daerah Nisel sesuai dengan UU No 10/2008 tentang Pemilu, khususnya Pasal 298 yang menyebutkan setiap orang yang merekayasa dan mengubah berita acara dapat dipidana penjara maksimum lima tahun.

“Besar harapan saya seluruh aktor intelektual di balik kejahatan penghilangan dan penggelembungan suara di Nisel dapat segera ditindak. Hal ini demi penegakan hukum dan masa depan demokrasi kita,” tambahnya.

MK dalam amar putusannya di Jakarta, Selasa (9/6), memerintahkan pemungutan suara atau pemilu ulang di seluruh delapan kecamatan di Kabupaten Nisel paling lambat dalam 90 hari ke depan. Keputusan MK tersebut sekaligus menggugurkan hasil penghitungan ulang surat suara di enam kecamatan di Nisel yang dilakukan KPU Sumut pada 7-17 Mei lalu.

Penghitungan ulang surat suara dilakukan berdasarkan instruksi KPU Pusat menyusul dugaan penggelembungan suara, di mana jumlah suara sah dan tidak sah di daerah itu yang melebihi jumlah DPT. MK memutuskan pemilu ulang untuk DPR RI, DPR provinsi dan DPRD kabupaten, sementara untuk DPD hanya diperintahkan untuk melakukan penghitungan ulang surat suara dalam tempo 60 hari.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: